JAKARTA, RANAHEDUKASI.COM — Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah partai NasDem mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres pilihan partai NasDem di 2024.
NasDem sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi memperoleh tiga kursi menteri. Tiga kader NasDem itu yang pertama Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Menanggapi isu reshuffle kabinet tersebut, analis politik dan pendiri Indonesia Political Power, Ikhwan Arif mengatakan resuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dapat mengganggu stabilitas politik.
“Resuffle kabinet di akhir masa jabatan Presiden Jokowi dapat mengganggu stabilitas politik. Pertama mesin politik menjelang pilpres 2024 semakin memanas, baik itu antara partai politik pendukung pemerintah maupun partai politik diluar pemerintah. Jika Jokowi kembali memercikkan api dengan meresuffle kabinet, terlebih dengan menggantikan kader partai politik pendukung pemerintah, dinamika politik semakin tajam, akan mengganggu stabilitas politik di akhir masa jabatan beliau,” kata Ikhwan.
Ikhwan menjelaskan sebaiknya Jokowi tidak mudah terpancing untuk menanggapi isu tersebut. Kemudian yang kedua timing isu reshuffle kabinet ini muncul ketika NasDem mendeklarasikan Anis sebagai capres 2024, jadi muatan politisnya begitu kuat justru sering gonta-ganti menteri di kabinet dengan alasan politis akan merendahkan kinerja pemerintah.
Dalam dinamika politik menjelang pilpres 2024 ini, kemungkinan pergantian kursi menteri di kabinet Presiden Jokowi memang terbuka lebar. Apalagi ketika partai politik pendukung pemerintah masing-masing sudah mendeklarasikan nama-nama bakal capres potensial.
“Pergantian menteri tanpa pertimbangan kinerja akan menjadi tamparan sendiri bagi pemerintah karena terkesan bersih-bersih kursi menteri tanpa persetujuan partai pendukung pemerintah itu sendiri, atau sebaliknya ada pernyataan resmi dari partai politik yang bersangkutan untuk menarik mundur dari dukungan terhadap Pak Jokowi, ini lain lagi pasalnya, jadi wajar kalau seperti ini menteri tersebut digeser ” ungkap Ikhwan.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mendukung wacana resuffle kabinet terhadap menteri yang tidak loyal mendukung Presiden Jokowi di pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, partai Nasdem mempertanyakan sikap Hasto yang tampak mengkritisi deklarasi Anies tapi tidak kritis terhadap Prabowo Subianto yang secara terang-terangan dideklarasikan Partai Gerindra sebagai capres.
“Itu klaim tak berdasar namanya. Koalisi itu didasarkan pada apa sih? Pada pencapresan seseorang? Gerindra kenapa tidak disebut lepas juga jika begitu,” ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya. (REC.03)
